Atasi Kemacetan, Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Terapkan ERP atau Sistem Jalan Berbayar

Berita Road Safety

Jakarta. Untuk mengatasi kemacetan di ibukota Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI segera menerapkan electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar di Ibu Kota.

“Sementara ini ganjil genap masih perlu, tapi ERP itu harus. Kalau negara maju kita juga harus mempunyai program yang maju ke depan,” kata Prasetio saat dihubungi, Senin (26/4/2021).

Prasetio menilai penerapan ERP akan memberikan efek perubahan perilaku masyarakat khususnya pengguna kendaran pribadi. Pasalnya, lambat laun mereka akan beralih menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta ataupun MRT yang keberadaannya sudah canggih, aman dan nyaman bagi penumpang.

“Kalau ERP, mau masuk ke tengah kota, silakan saja masuk. Yang penting bayar, lama-lama orang kan sadar diri, naiklah transportasi umum yang baik,” tandas dia.

Lebih lanjut, Prasetio mengatakan salah satu hal yang bagus sekarang adalah penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elekronik. Dengan adanya ELTE, kata dia, maka pelanggaran pengguna kendaraan bisa diketahui.

“Kan sudah bagus nih, itu harus ada ERP nya lagi. Sudah enggak bisa nolak, enggak ada alasan ERP enggak ada. Harus ada ERP. Tapi kalau enggak mulai dari sekarang, mulai kapan,” pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta kembali melanjutkan proyek jalan berbayar atau ERP di Ibu Kota setelah menang melawan Bali Towerindo Sentra terkait lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) tahun 2019 di peradilan tingkat kasasi. Pasca kemenangan tersebet, Pemprov DKI Jakarta pun langsung menyempurnakan dokumen pendukung sistem ERP.

sumber berita satu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *