Balik Kampung : Apa dan Bagaimana Polisi Menjalankan Pemolisiannya?

Road Safety

Pandemi Covid-19 penyebarannya begitu cepat, sehingga banyak negara mengambil kebijakan “lock down”. Tak terkecuali ibu kota Jakarta banyak yang berpikir untuk pulang kampung kembali ke asal daerahnya. Wilayahpun bersiaga karena wilayah juga takut merebaknya pandemi Covid-19 di wilayahnya.

Tentu hal ini berdampak pada keteraturan sosial dan berimbas pada produktifitas bahkan hingga keamanan dan rasa aman warga masyarakat. Berbagai himbauan mudik sudah digencarkan di mana mana. Namun sebelum mudik ternyata banyak yang sudah mendahului mudik.

Pandemi Covid-19 bukan sebatas menyerang kesehatan namun menyerang jiwa dan kehidupan sosial. Manusia sebagai mahkluk sosial dipecah untuk melakukan “social distancing”. Bahkan baru kali ini tempat2 ibadah ditutup dan berbagai kegiatan keagamaan pun dilakukan secara “on line”. “Live must go on” bahkan “live and still live”.

Bagaimana hidup tetap bertahan dan pasca pandemi segera mampu bangkit untuk recovery-nya.

Berbagai model pemolisian ( policing ) dpt dibangun dari menerapkan E-policing, smart policing, proactive and problem solving policing dan lain-lain. Era ini memang seolah mengingatkan dan menyadarkan untk merubah “mind set” dan “culture set” yg serius membangun “E-policing”.

Tatkala sebagian work from home, dan social distancing dilakukan makan sistem-sistem virtual menjadi solusi tetap adanya pelayanan publik. Di samping model2 pemolisian di atas maka “emergency policing” dapat diterapkan.

Secara garis besar model pemolisian dapat dilihat dari berbasis wilayah, berbasis kepentingan atau fungsi dan berbasis dampak masalah. Pandemi Covid-19 mengenai ke-3 pendekatan tersebut baik kewilayahan, fungsi mauoun dampak masalah.

Hal ini tentu masih ada masalah lagi yang menyerang jiwa dan psikologi sosial masyarakat seperti adanya berita-berita “hoax”, hembusan dan ujaran kebencian yg membuat kepercayaan publik luntur bahkan membangkang dari anjuran2 pemerintah

Berbondong bondong kembali kampung ini akan menjadi masalah baru bagi kepolisian tingkat daerah. Pada tingkat pusat sudah dibangun operasi kepolisian aman nusa corona. Apa yg dilakukan tingkat polda maupun polres bahkan polsek dijabarkan sesuai dg situasi wilayahnya juga corak masyarakat dan budayanya.

Langkah2 pemolisian pada tingkat birokrasi dapat dilakukan sebagai berikut:

  1. Kepemimpinan yang transformatif di mana kebijakan-kebijakan yang proaktif and problem solving, empowering, mengutamakan pencegahan dan siap menghadapi berbagai hal dengan cepat hingga recovery-nya
  2. Di bidang administrasi
    a. Pokok2 dasar manajemen yg berkaitan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian segera disiapkan yang berkaitan sdmnya, sarpras ( perorangan, kelompok/ unit dan kesatuan dan anggarannya.
    b. Sistem operasionalnya dapat menyiapkan :
    1) protokol2 penanganan sbg piranti lunak yang mengacu dari UU, petunjuk tingkat pusat, perpol, renops dan sebagainya.
    2) menyiapkan model-model skenario dari pencegahan pemeriksaan penanganan emergency evakuasi hingga recovery dan sebagainya.
    3) menyiapkan posko yang dikendalikan kaposko agar k3i komunikasi koordinasi komando kendali dan sistem informasi dapat menjadi jembatan pusat monitoring evaluasi dan analisa sehingga prediksi antisipasi dan solusi terus dapat dilakukan. Termasuk mengcounter isu-isu berita hoax
    4) menyiapkan jejering sebagai key informan dan kontak person sd tingkat RT/RW bahkan siap untuk cipta kondisi untk solusi
    5) mitra-mitra kepolisian dapat diberdayakan sebagai kekuatan bersama dalam mendukung kegiatan-kegiatan satgas maupun kegiatan-kegiatan strategis politis maupun untuk pemberdayaan dan penggunaan serta pemberdayaan sumber-sumber daya.
    6) menyiapkan petugas-petugas yang akan mengawaki posko, pasukan cadangan dan emergency, yang mengawaki satgas sesuai situasi dengan kondisi
    7) menyiapkan sarana prasarana untuk perorangan, unit maupun kesatuan untuk perlindungan diri, perlindungan peralatan, bantuan2 evakuasi, bantuan medis darurat, mengatasi keterbatasan pelayanan kesehatan dan sebagainya.
    8) menyiapkan anggaran secara bujeter maupun non-bujeter sistem penganggaran penggunaan dan pertanggungjawabannya.

Pad sistem pengelolaan operasional pada posko dapat menggunakan pola situpak

  1. Situasi ( pemetaan wilayah pemetaan masalah pemetaan potensi) dapat dilakukan secara digital dan ada penggambaran wilayah merah kuning hijau dan sebagainya. Bisa dikaitkan dengan gvasta gatra yg ada sehinggag pola-pola pemolisianya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
  2. Tugas Pokok
    Preventif, Represif, Penanganan emergency, Hingga recovery Satgas bantuan ( bantuan administrasi, bantuan opsnal, bantuan teknologi, bantuan medis dsb)
  3. Pelaksanaan
    Dapat dijabarkan bagaimana rutin yang rutin harian mingguan bulanan secara reguler. Bagaimana hal yang khusus sesuai skenario-skenario yang telah dibuat bisa juga dibuat sistem pengamanan kota atau dibuat secara parsial per wilayah atau permasalah. Dan pola-pola penangananya oleh masing -masing satgas. Penanganan saat ada chaos keamanan
    Penanganan masalah-masalh pada tempat layanan kesehatan, tempat-tempat publik dan sebagainya.
  4. Administrasi
    Sebagai sistem manajerial dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan akuntbilitasnya secara administrasi, secara hukum ,secara fungsional yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
  5. Keterangan
    Dapat diisi hal penting seperti peta kontijensi pola serpas dan back up sistem

Poin – poin di atas tentu merupakan pokok2 pikiran secara konseptuaal yang dapat dijadikan panduan penjabarannya secara sistematis agar pemolisianya dapat proaktif dan “problem solving” secara efektif dan efisien dalam menjaga keteraturan wilayah di saat pulang kampung di masa pandemi Covid -19.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *