Kekuasaan Cenderung Korup dan Kekuasaan Absolut Korup Secara Mutlak

Sosial

Saat ini, RUU Kejaksaan nampak seperti ideal, akan tetapi justru berpotensi memicu konflik antar lembaga penegak hukum.
Perluasan kewenangan jaksa dalam hal penyidikan pada RUU Kejaksaan tersebut patut dikhawatirkan menjadi penyebab carut marutnya penegakan hukum.


Hal ini malah akan membuat ‘tersiksanya’ para pencari keadilan.
Potensi ‘persaingan’ dalam rangkaian tindakan penyidikan bukan akan membantu pencari keadilan menemukan harapannya. Justru, persaingan akan menyebabkan mereka menjadi korban.


Idealnya, harus terjadi pemisahan kewenangan, urusan penuntutan oleh Jaksa dan urusan penyidikan oleh Polri. Dan, hal ini pun harus tercantum dengan tegas dan jelas pada Revisi KUHAP. Maka, RUU Kejaksaan seharusnya juga menunggu revisi KUHAP. Begitu pula revisi UU Polri yang harus menunggu revisi KUHAP.

Perluasan kewenangan dalam RUU Kejaksaan hanya akan mempersulit kontrol antar Criminal Justice System (CJS) dan mengarah kepada “kemutlakan” kewenangan jaksa dalam penegakan hukum.

“Kemutlakan” atau kewenangan absolut jaksa tersebut malah membuat bahaya jika dikutip dari ungkapan Sir John Dalberg-Acton, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” atau “Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut korup secara mutlak.”

Khusus untuk kewenangan penyadapan, karena penghilangan kewenangan penyidikan pada Jaksa sebagai upaya mencegah absolute power corrupts absolutely, maka kewenangan penyadapan tidak patut diberikan kepada Kejaksaan.
Sedangkan untuk mediasi penal, sebaiknya RUU Kejaksaan juga menghormati UU yang berkaitan dengan Peradilan dan Hakim, selain menunggu RUU KUHP dan RUU KUHAP disahkan.

Untuk itu pula, sebaiknya perihal Mediasi Penal, pemerintah perlu untuk membentuk UU tentang Mediasi sebagai payung hukum dan perwujudan dari Pancasila khususnya sila ke 4.

Khusus untuk Restorative Justice, sepatutnya RUU Kejaksaan merujuk kepada UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes. Artinya yaitu dalam membentuk RUU Kejaksaan ataupun RUU lainnya, sudah sepatutnya pemangku kepentingan lainnya yang akan terdampak RUU tersebut jika sudah diundangkan dilibatkan secara aktif.


Andrea H Poeloengan

(Restorative Justice Facilitator dan Certified Mediator, Praktisi Hukum dan Anggota Mahupiki, Mantan Komisioner Kompolnas 2016-2020)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *