Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Gugatan UULAJ

Berita

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan dua keputusan berkait tata tertib berlalulintas di jalan raya dalam sidang Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Kamis (25/6/2020).

Pertama MK menolak permohonan dari dua mahasiswa FH UKI, Eliadi dan Ruben Saputra yang menggugat UULAJ tentang kewajiban menyalakan lampu di siang hari.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, seperti dilansir detik.com Kamis (25/6/2020).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi terus mengalami peningkatan. Salah satu penyebabnya adalah sesama pengendara yang tidak dapat mengantisipasi keberadaan kendaraan satu dengan yang lainnya.

“Oleh karena itu, undang-undang mengatur mengenai pembatasan yang merupakan antisipasi bagi pengendara terhadap pengendara lain, seperti prasyarat kesehatan penglihatan bagi pengendara, lampu kendaraan, klakson, kaca spion, dan lain sebagainya,” ujar Ketua MK, seperti dilansir detik.com (25/06/2020)

Sementara itu, gugatan lain berkait UULAJ yang ditolak oleh MK adalah gugatan dari pemilik kursus mengemudi, Marcell dan Rosliana, menggugat UU LLAJ karena orang bisa mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) dengan belajar secara otodidak.

Dikutip dari detik.com (25/06), di mata Mahkamah Konstitusi (MK), hal itu bukan masalah sepanjang dilakukan di lokasi khusus dan bukan di jalan umum.
Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ menyatakan:

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, atau belajar sendiri.

Menurut MK, Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bukan berarti merupakan pembiaran adanya calon pengemudi untuk belajar sendiri di jalan umum dan membahayakan orang ataupun harta benda, karena norma lain dalam UU a quo tidak memungkinkan hal tersebut.

“Frasa ‘atau belajar sendiri’ masih memungkinkan karena ada berbagai cara dan sarana untuk belajar sendiri tanpa menggunakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, seperti menggunakan lahan pribadi, lapangan, atau melalui teknologi simulasi sehingga tidak melanggar UU LLAJ khususnya Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (1),” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK tersebut.

Oleh sebab itu, MK menegaskan belajar nyetir dilarang dilakukan di jalan umum. Namun, bila didampingi instruktur, menjadi gugur unsur melawan hukumnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *