MK Tolak Permohonan Pemidanaan Pemilik atau Peminjam Kendaraan Bermotor ke Anak di Bawah Umur

Road Safety

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diketuai hakim Anwar Usman menolak permohonan uji materiil UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ yang diajukan oleh 5 pemohonon di Gedung MK, Jakarta pada hari Kamis (25/06) kemarin.

Substantasi gugatan pemohon tersebut ialah memperluas cakupan pidana terhadap pemilik atau peminjam kendaraan bermotor kepada anak – anak di bawah umur, dimana pada pasa 311 ayat (1) UU LAJ tidak tercantum.

Menurut pertimbangan hukum majelis hakim MK, permohonan dari pemohonan tersebut permintaan agar Mahkamah mengkualifisir suatu perbuatan atau tindakan menjadi suatu delik/perbuatan pidana, dari sebelumnya bukan termasuk kategori pidana menurut Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ. Dalam bahasa umum, para pemohon meminta agar para pemilik atau peminjam kendaraan bermotor bisa juga dipidanakan karena meminjamkan motor miliknya kepada anak di bawah umur.

Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ, yang menyatakan:
“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Terhadap frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” sepanjang tidak dimaknai “termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor”

Isi perubahan materi yang diajukan permohonan :

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, dimaknai termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00  (tiga juta rupiah).

Pertimbangan Majelis hakim MK dalam sidang tersebut menyatakan bahwa konstruksi norma dengan penambahan atau memperluas delik pidana yang dibangun para Pemohon demikian, menurut Mahkamah memang tidak akan memunculkan delik pidana baru yang tegas tertulis, melainkan memperluas atau menambah cakupan baru atau menambah delik pidana baru,karena penambahan dan perluasan tersebut tidak akan tercantum dalam norma pasal yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ. Namun demikian, keinginan para Pemohon dimaksud tetap saja mengakibatkan adanya delik “tambahan” baru yang berupa perluasan makna, yang akhirnya akan tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara hukum berkekuatan mengikat sebagaimana layaknya undang-undang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *