(Opini) Ketidaklogisan dan Ketidakkonstitusionalan Pengalihan Regindent dan SIM

Berita

Oleh : Prof. Dr. Nurhassan Ismail, Pakar Hukum

Belakangan terkait perubahan undang-undang LLAJ ada salah satu substansinya berkenaan dengan upaya untuk mengalihkan kewenangan regident dan penerbitan SIM dari POLRI ke lembaga lain baik yang sudah ada maupun dan lembaga lain yang dapat dibentuk melalui pembentukan undang-undang,ada dua alasan yang dijadikan dasar yang dijadikan pertimbangan untuk perubahan kelembagaan pengurusan regident dan penerbitan sim ini, itu yang dijadikan dasar oleh pembentuk RUU perubahan LLAJ.

Menurut saya pertimbangan ini tidak logis dan kurang konsisten dengan aspek historis maupun aspek konstitusional yang ada yang pertama pertama adalah pengalihan itu pengalihan kewenangan REGIDENT dan SIM itu didasarkan kepada pertimbangan yang disebut dengan Open legal Policy ini maknanya adalah penjabaran konstitusi ke dalam undang-undang itu sepenuhnya kewenangan dari lembaga legislatif namun ada beberapa rambu yang harus diperhatikan berkenaan dengan kewenangan lembaga legislatif ini dalam menjabarkan konstitusi ke dalam undang-undang pertama adalah yang lembaga legislatif di Indonesia itu terdiri dari DPR dan dan dan presiden artinya.

Apa artinya substansi undang-undang sebagai penjabaran dari konstitusi itu harus merupakan perpaduan antara kepentingan DPR pertama kita harus memperhatikan harus merupakan perpaduan gitu antara kepentingan antara DPR dengan dengan presiden dalam hal ini tentu Presiden sebagai salah satu unsur dari lembaga legislatif tentu akan memperhatikan harus memperhatikan sejumlah undang-undang yang selama ini sudah mengatur kewenangan regident dan penerbitan SIM itu seperti misalnya ada undang-undang POLRI yang memuat juga ketentuan mengenai kewenangan REGIDENT dan kewenangan SIM ini .

Kedua tentu Presiden sebagai bagian dari pimpinan di eksekutif dan eksekutif lembaga eksekutif itu adalah bagian dari alat perlengkapan negara presiden tentu tidak bebas tapi harus juga memperhatikan putusan-putusan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menyerahkan kewenangan REGIDENT dan penerbitan SIM itu kepada Polri jadi presiden tentu tidak akan bisa lepas dari dari dari keputusan dari putusan putusan Mahkamah Konstitusi Kemudian yang kedua berkenaan dengan open LEGEL policy ini di dalam mahkamah konstitusi sendiri ada pasal 30 khususnya ayat 4 undang-undang dasar negara RI 1945 yang mengatur tentang kewenangan Polri yang pertama kewenangan polri yang sudah ditentukan dalam konstitusi itu adalah kewenangan penegakkan hukum sebagai lembaga penegak hukum polri harus berada di atas semua lembaga lembaga yang lain yang kedua didalam konstitusi itu.

Dinyatakan bahwa polri juga punya kewenangan di bidang keamanan dan ketertipan masyarakat antara penjabarannya adalah aspek ketertipan administrative regident dan penerbitan sim itu adalah bagian dari ketertiban administrative yang sudah di serah kan kepada polri yang lain terkaid dengan aspek keamanan dan ketertipan masyarakat ini adalah polri harus menjadi menjamin juga antaranya kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor yang salam ini ya itu yang sudah di jalan kan oleh polri sebagian penjabaran dari kewenangan bidang keamanan dan ketertipan masyarakat kemudian pertimbangan ke dua yang di gunakan oleh pembentuk perubahan undang undang LLAJ.

Berkaitan dengan kewenangan antar komisi yang ada di dalam DPR sendiri, jadi selama ini Polri itu dibawa komisi lain bukan ada di komisi 5 ini yang dijadikan alasan untuk komisi 5 menjadi dapat mengawasi Polri khususnya yang terkait dengan pelaksanaan dari kewenangan regident dan penerbitan sing jadi menurut saya pertimbangan kedua ini ini persoalan internal DPR persoalan kewenangan pengawasan antar komisi tetapi kemudian dijadikan dasar untuk merubah agar pengawasan terhadap Polri khususnya Korlantas itu ditempatkan di bawah komisi 5 jadi ini termasuk kewenangan Apa dasar pertimbangan yang tidak logis persoalan internal kemudian dijadikan dasar untuk mengalihkan kewenangan suatu lembaga kepada lembaga lain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *