(Opini) Kewenangan Regident di Bawah Kewenangan Polri

Berita

Oleh : I Nyoman Aji Duranegara Payuse S.H., LL.M. , Pakar Hukum Pidana dan Sustainable Development

Sedikit dengan open legal policy yang hisa kita pahami adalah itu merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang untuk menambahkan mengurangi atau pun mengalihkan kewenangan dari sebuah instansi kepada instansi yang lain tapi yang di sini yang harus kita perhatikan adalah membentuk undang-undang disebut tidak hanya DPR tapi juga DPR bersama dengan pemerintah.

Di mana di sini adalah presiden Nah di sini kaitannya dengan regident kewenangan regident kendaraan bermotor yang saat ini berada dalam Polri sebenarnya itu sudah tepat karena kita mengingat pada bahwa registrasi kendaraan bermotor itu juga terkait dengan ketertiban dan keselamatan di jalan raya fungsi dari regident itu sendiri bukan hanya sebagai pemungutan pajak tapi juga sebagai sebuah legitimasi pengoperasionalan kendaraan bermotor dan juga keapsahan dari asal usul kendaraan bermotor kendaraan bermotor tersebut juga sebagai forensik kepolisian.

Terkait juga dengan faktor lainnya seperti penegakan hukum penegakan hukum sendiri ini penegakan hukum tersebut dapat dilakukan secara manual semi elektronik ataupun elektronik terkait hal tersebut sistem yang dimiliki oleh registrasi kendaraan bermotor sangat penting untuk berada di bawah kewenangan Polri dalam penegakan hukum seperti kita ketahui itu ranah dari Kepolisian Republik Indonesia 1 hal yang harus diketahui garis bawahi di sini registrasi kendaraan bermotor itu bukan merupakan tujuan itu merupakan salah satu cara kita untuk mencapai roaf safety yaitu lalu lintas dan ketertiban berkeselamatan dan lancar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *