(Opini) Sanksi Pidana Bagian Dari Membentuk Budaya Berlalulintas

Berita

Oleh : Prof Dr. Marcus Prio Gunarto, SH. MH., Pakar bidang : Pakar Hukum Pidana

Kebetulan saya dari hukum pidana maka saya akan menyoroti undang undang lalu-lintas itu dari presfektif dari hukum pidana Jadi kalau dalam ilmu hukum pidana undang-undang lalu lintas itu termasuk bagian dari administrative penlow artinya Apa artinya bidang hukum itu ada aspek hukum administrasi dan juga ada aspek hukum pidananya Nah administrative penlow itu normalnya sebetulnya lebih banyak pada norma administrasi tetapi kemudian menggunakan sanksi pidana gitu ya.

Nah, oleh karena itu muncul di dalam masyarakat yang melihat bahwa selama ini penegakan hukum lalu-lintas itu melalui hukum pidana itu dipandang tidak banyak memberikan manfaat ada pendapat seperti itu maka Apakah tidak sebaiknya sangsinya itu digeser atau dikombinasikan dengan Hukum Administrasi itu ya. Nah dalam konteks ini ya saya melihat bahwa hukum itu adalah sebagai simbol peradaban hukum sebagai simbol peradaban itu maka hukum itu juga harus bisa berfungsi sebagai alat atau sebagai apa sarana untuk merekayasa masyarakat untuk tertib di dalam berlalu lintas.

Nah kalau kemudian kondisi lalu lintas itu kita kaitkan dengan korban kecelakaan lalu-lintas maka ternyata di Indonesia korban kecelakaan lalu lintas di itu itu apa mempunyai statistik korban yang sangat tinggi resep belum tahun 2019 jadi ketika awal undang-undang nomor 22 Tahun 2008 itu dibuat itu korban itu bisa mencapai 30 ribuan itu setiap tahun kemudian ketika ada rekayasa dengan cara apa kendaraan roda dua harus menyalakan lampu pada siang hari itu kemudian makin lama makin menurun menurun Ya tentu saja ini juga karena rekayasa berlalu lintas itu sendiri tetapi juga ada variabel yang lain saya kira bahwa kemudian pihak penegak hukum itu juga.

Mulai sedikit demi sedikit meningkatkan kinerja nya dalam rangka mengatur lalu lintas itu sehingga korban Lakalantas itu makin lama makin menurun tetapi Kendati demikian itu juga ternyata kata-kata tahun 2019 itu tercatat masih 23.000 yang meninggal nah artinya apa kalau dalam satu tahun itu terjadi 23.000 lebih ya korban meninggal dunia itu krenklock rata-rata setiap jamnya di indonesia 3-4 orang yang meninggal dunia di jalan saya kira ini lebih tinggi dari pada korban corona di indonesia itu.

Artinya apa bahwa disiplin berlalu lintas itu itu masih tetap harus dibina masih tetap harus diawasi ya supaya kemudian undang-undang lalu lintas itu yang lama kelamaan bisa membentuk perilaku masyarakat dengan terbentuknya perilaku masyarakat itu maka lama-kelamaan nanti dalam berlalu lintas menjadi bagian dari budaya itulah yang kemudian saya katakan tadi bahwa hukum itu sebagai simbol peradaban dari masyarakat dengan adanya tujuan tujuan yang mulia tadi.

Maka menurut saya yang menurut saya selaku orang yang berkecimpung di dalam hukum pidana Saya kira masih tetap penting untuk mempertahankan sanksi dalam undang-undang lalu-lintas itu menggunakan sanksi pidana hanya kemudian yang perlu dijaga adalah dalam penegakan hukum pidana itu harus profesional karena hukum pidana sendiri ya itu juga berpotensi untuk disalahgunakan karena itu bisa menjadi nilai tawar milih di pidana atau bayar.

Misalkan ini jangan seperti itu nah spirit untuk memisahkan apa aparat penegak hukum dengan soal uang ini udah kita coba melalui apa yang kita kenal dengan denda titipan itu idenya supaya polisi jangan bersentuhan dengan masalah uang dari penegakan hukum saja.

Kenyataannya juga masyarakat kemudian juga berpikir lah daripada repot repot nanti harus datang ke pengadilan lebih baik nitip aja yang dititipi mau ini ini menjadi repot-repot Nah hukun itu akan berhasil menjadi simbol dari peradaban manusia kalau kemudian hukum itu juga ditegakkan dan dilaksanakan secara konsisten secara baik dan aparat penegak hukum itu juga itu sendiri ya itu mengerti tujuan dari pada hukum itu hukum itu sebagai rekayasa masyarakat dan disitu juga ada fungsi mendidik,Saya kira untuk pilihan Apakah kita akan kemudian beralih pada sanksi administrasi atau sanksi pidana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *