(Opini) Wacana Pengalihan Penerbitan SIM dan Regident Ranmor, dan Memaknai Open Legal Policing

Berita

Oleh : Dian Agung Wicaksono S.H., LL.M. , Pakar Hukum Tata Negara

Pelimpahan kewenangan penerbitan SIM dan pelayanan regident ranmor dari teori dari aspek hukum tata negara yang harus dilihat adalah pertama kewenangan tersebut melekat pada Polri bukan hanya sejak undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tapi kewenangan tersebut melekat pada polri sejak diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kewenangan penerbitan SIM dan pelayanan dan Ranmor yang ada pada undang-undang LLAJ itu sebenarnya hanyalah bentuk harmonisasi norma dari pengaturan yang ada dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002.

Selain itu bila kita rumah dari aspek historis kewenangan tersebut memang sudah melekat kepada Polri sejak undang-undang tentang lalu lintas pada tahun 50-an sehingga Kemudian dari sisi sumber kewenangan penerbitan SIM dan pelayanan yang melekat pada Polri bukanlah kewenangan yang tiba-tiba saja melekat tetapi merupakan sebuah politik hukum yang sejak yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sejak Indonesia merdeka yang terus berlanjut sampai di undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang kedua kewenangan penerbitan SIM dan pelayanan regident dan ranmor yang melekat pada Polri harus dilihat bahwa secara konstitusional memiliki basis kekuatan yang clear.

Ketika kita mengingat kepada pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 89 tahun 2015 di mana pada pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi terkait dengan rasiodendi menyatakan bahwa pemberian kewenangan kepada institusi lain tidak memberikan jaminan akan pelayanan yang lebih baik maka dari itu yang lebih penting adalah bagaimana untuk meningkatkan pelayanan penerbitan sim pelayanan regident dan ranmor yang melekat pada polri sehingga kemudian terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat diasosiasikan perbuatan yang koruptif yang ketiga atau ditaruh dari aspek historis ketatanegaraan kita harus mengacu pada naskah komprehensif perubahan undang-undang Dasar 1945 dalam interensif sangat sangat jelas bahwa desain kelembagaan Polri itu memiliki dualisme yang pertama adalah dia sebagai alat negara yang diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum tetapi di sisi lain polri juga merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif.

Di mana dalam kelembagaan tersebut ada fungsi melayani mengayomi dan melindungi masyarakat sehingga dengan demikian kewenangan Polri dalam penerbitan SIM dan regiden ranmor harus dimaknai sebagai bentuk apa namanya sebagai bentuk bagian dari cabang kekuasaan eksekutif bagian dari administrasi negara sehingga kemudian kewenangan tersebut terhadap permasalahan antara kewenangan untuk menerbitkan sim dan regident ranmor dengan pelayan dengan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum sebab dalam kerangka fungsi POLRI sebagai bagian dari negara dengan demikian sejatinya.

Kalau kita tinjau dari aspek hukum tata negara kewenangan polri untuk penerbitan SIM dan regident ranmor saya nanti kena nomor memiliki pondasi pijakan yang kuat baik dari aspek historis tata negaraan yang terkait dengan disain kelembagaan Polri dalam apa namanya dalam konstitusi Indonesia maupun dari aspek apa namanya penegasan persetujuan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 89 tahun 2015 yang harus dicermati adalah betul kewenangan penerbitan SIM dan pelayanan regident dan ranmor itu merupakan suatu bentuk open legal Policy tidak serta merta menjadi domain dan DPR untuk bisa menentukan mau dipindah ke mana kewenangan itu diberikan.

Tetapi yang disebut dengan legal policy adalah peluang untuk mengatur kepada pembentuk undang-undang yang dipahami adalah penentu undang-undang bukan hanya DPR tetapi juga presiden dan dalam konteks ini adalah pembangunan politik hukum mengenai kewenangan penerbitan SIM dan pelayanan regident ranmor ganti harus Kemudian dilihat dari aspek historis ketatanegaraannya tidak kemudian serta merta bisa dialihkan sebegitu saja terlebih hanya melalui pendapat sepihak misalnya ada konsensus antara DPR dengan presiden untuk kemudian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *