Pemindahan Kewenangan SIM dan Regident Ranmor dan Permasalahannya

Berita

Prof. Dr. Nurhasan Ismail, Pakar Hukum UGM menanggapi ide pemikiran yang berkembang tentang pengalihan urusan Regident ranmor dan SIM kepada pihak atau lembaga lain di luar Kepolisian RI.

Menurut Nurhasan ada tiga aspek mengapa urusan SIM dan Regident Ranmor ditangani oleh Polri, secara filosofis bisa dilacak dari tugas dan fungsi di dalam UU.

Pertama, tugas dan fungsi Polri sebagai penjaga Kantibmas,
Kedua tugas dan fungsi Polri sebagai penegak hukum. Ketiga, dalam konteks untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan menggunakan kendaran bermotor sebagai obyek menuntut adanya data forensik kepolisian. Oleh karena itu data dari ranmor yang berkenaan dengan pemilik SIM masuk ke dalam data forensik kepolisian, dan itu menjadi sangat penting dalam proses mencegah masyarakat dari tindakan kejahatan.

Kalau kita lihat dari ketertiban masyarakat atau kondisi dalam masyarakat secara teratur baik secara administratif dalam hubungan sosial antar masyarakat, termasuk hubungan hukum antar warga masyarakat termasuk hubungan hukum antar warga masyarakat dengan benda tertentu termasuk kepemilikan kendaraan bermotor.

Secara filosofis tidak ada tugas dan fungsi dari kelembagaan lain, di dalam UUD 45 sudah ada penegasannya bahwa fungsi dari polisi adalah kamtibmas dan penegakan hukum, otomatis data -data dari sisi keamanan dan ketertiban akan terus berkontribusi dalam penegakan yang menjadi tugas dari kepolisian

Dari sudut sosiologis, secara historis urusan Regident ranmor dan SIM sejak jaman Hindia Belanda sampai Indonesia merdeka ( UU 14 tahun 1992) sekarang ada UU No. 22 tahun 2009 urusan SIM dan Regident ranmor tetap diserahkan ke Kepolisian.

Dari sisi sosial, masyarakat sudah terbiasa bahwa urusan regident ranmor dan SIM itu adalah Kepolisian

Dari sisi ekonomi, Kepolisian dalam menangani dua urusan ini sudah mengeluarkan biaya sangat besar untuk membangun SDM hingga kondisi sekarang yang penuh keahlian.

Dari sisi prasarana dan sarana, seperti perkantoran, lapangan – lapangan latihan,bahkan sekarang polisi juga sudah mengembangkan Indonesian Safety Driving Center (ISDC) itu suatu pengembangan sarana pelatihan untuk menjamin adanya road safety.

Dari sisi pengembangan tehnologi, polisi sudah mengembangkan macam – macam “e” elektronik dalam Regident ranmor termasuk dampak – dampaknya dalam berbagai aspek. Upaya ini tidak sekedar memerlukan dana secara ekonomi yang besar, tapi ini bagian dari kreatifitas yakni kemampuan Polri di dalam mengembangkan inovasi supaya pelayanan publik semakin baik.

Bila secara sosiologis nanti dituntut untuk dialihkan, berapa kerugian negara untuk investasi SDM, sarana dan prasarana, pengembangan tehnologi yang sudah berkembang seperti saat ini.

Bila dialihkan ke badan lain, berapa biaya yang diperlukan, apakah pengembangan SDM bisa cepat, dan juga memerlukan masa transisi yang tidak pendek, ketika masa transisi akan menimbulkan dampak di tingkat lembaga dan masyarakat.

Lalu dari sisi hirarki kelembagaan, bagaimana pengembangan hirarki kelembagaandari atas sampai tingkat bawah, ini tidak mudah karena di era otonomi daerah urusan perhubungan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda). Hal – hal ini yang perlu diperhatikan secara sosiologis dalam pengalihan kewenangan pengelolaan SIM dan Regident ranmor ke lembaga lain.

Dari sisi yuridis konstitusional, penyerahan kepada polri urusan SIM dan regident ranmor ini ada pada pasal 30 UUD 1945, dan secara filosif sudah ada.

Lalu keputusan Mahkamah Konstitusi No. 89 mengatakan urusan regident ranmor dan SIM tetap pada Kepolisian, alasan MK karena tidak mudah mengalihkannya kepada lembaga lain.

Dengan memperhatikan 3 aspek tadi, saya sangat berharap ide pemikiran untuk mengalihkan urusan Regident ranmor dan SIM agar sungguh – sungguh direnungkan kembali dengan melihat dampak negatif dan kondisi biaya, SDM dan inovasi nya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *