Pemprov Jateng Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor Hingga 19 Desember 2020

Berita Road Safety

 Pemprov Jateng memberlakukan kebijakan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan bayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Penghapusan denda pajak kendaraan untuk masyarakat Jawa Tengah ini berlangsung sejak 19 Oktober hingga 19 Desember 2020.

Artinya, Pemprov Jateng telah memberikan insentif pajak kendaraan ini sebanyak dua kali pada tahun ini.

Program ini diambil untuk meringankan beban masyarakat selama pandemi.

Seperti diketahui, pandemi berdampak pada ekonomi masyarakat.

“Kebijakan ini diambil karena dampak pandemi yang juga mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.”

“Masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini.”

“Bagi yang memiliki tunggakan pajak hanya dikenakan pokok pajak saja karena dendanya dihapuskan,” kata Kepala Bapenda Jateng, Tavip Supriyanto, kepada Tribunbanyumas.com, Senin (16/11/2020).

Pada awal pandemi Covid-19, Bapenda telah membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atas penyerahan kedua dan seterusnya.

Ini berlaku bagi kendaraan dari dalam ataupun luar provinsi.

Selain itu bebas sanksi denda pajak kendaraan bermotor (PKB).

Dua program ini berlaku selama 5 bulan dari 17 Februari hingga 16 Juli 2020.

Kemudian, Pemprov Jateng kembali mengeluarkan kebijakan keringanan pajak melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2020.

Dimana isinya tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jateng.

“Keringanan ini berlaku untuk semua jenis kendaraan yang mengalami keterlambatan pembayaran.”

“Baik itu milik perorangan, perusahaan, atau pemerintah,” jelasnya.

Tavip menjelaskan, realisasi Penerimaan PKB pada Januari- 13 November 2020 sebesar Rp 3,706 triliun atau 78,64 persen dari target Rp 4,714 triliun.

Penerimaan PKB khusus pada saat program pembebasan, mulai 19 Oktober- 13 November 2020 sebanyak 912 ribu objek atau senilai Rp 354 miliar.

Dari total penerimaan tersebut, ada 317 ribu objek yang mendapatkan fasilitas bebas sanksi atau denda.

“Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat di masa pandemi, tapi juga dapat menjadi sumber pemasukan Pemprov Jateng.”

“Untuk pembangunan Jawa Tengah, segera bayar pajak kendaraan,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *