Pengurusan BPKB Online Bukan untuk Pembatasan Jarak Fisik tapi Kurangi Praktek Korupsi Pengurusan Dokumen Kendaraan

Road Safety

Di tahun 2020 ini hampir semua layanan di kepolisian telah terintegrasi dengan sistem daring (online). Inovasi Smart Services Polri ini kini juga bisa dinikmati di hampir seluruh wilayah tanah air. Pelayanan digital ini tidak akan berhenti karena pelayanan Polri bertujuan untuk memberikan pelayanan, kenyamanan dan kemudahan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Polda Metro Jaya adalah salah satu kepolisian daerah yang menciptakan banyak inovasi layanan digital. Bahkan layanan digital di Polda Metro Jaya telah mengantarkan Polda Metro Jaya tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai pengembang E-TLE pertama yang penghargaannya diberikan pada Desember 2019 lalu. Tidak hanya itu, pada November 2019 inovasi E-TLE juga mendapatkan penghargaan pin emas dari Kapolri saat itu, Jenderal Tito Karnavian. Inovasi ini dinilai menjadi role model dan pilot project di Indonesia dalam bidang penegakan hukum lalulintas dengan menggunakan artificial intelligence.

Kabag Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kombespol Sumardji mengatakan, “Secara prinsip dan secara umum, inovasi smart services di kepolisian pelayanan SIM dan tilang tapi di unit kepolisian seperti unit penerbitan BPKB online. BPKB online adalah sistem BPKB yang sudah terintegrasi secara terpadu melalui tiga pihak. Pertama dari catatan kependudukan sipil, kedua dari APM dan ketiga dari BLH pembiayaan kendaraan. Jadi, sistem ini sudah menggunakan teknologi digital yang dapat dilakukan secara online  mulai dari sistem pendataan, sistem pendaftaran dan sistem verifikasi yang bisa dilakukan secara online.”

Tujuan sistem BPKB online untuk memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran hingga perubahan dan penggantian kepemilikan BPKB. Dengan adanya inovasi BPKB online diharapkan ini dapat mengurangi praktek korupsi dalam kepengurusan dokumen kepemilikan kendaraan.

Bagaimana caranya BPKB online ini menekan peluang praktek korupsi dalam pengurusan dokumen kepemilikan kendaraan? Semua itu ada dalam tahapan prosedurnya yang serba terekam dan terukur secara digital.

Secara umum, BPKB akan diterima dengan nama pemilik setelah terjadi pembelian kendaraan baru. Dan, pembelian kendaraan bekas yang mengharuskan perpindahan nama kepemilikan atau biasa disebut balik nama.

Sejak tahun 2017, layanan pengurusan BPKB Online di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) resmi diterapkan oleh Polda Metro Jaya dengan akses melalui Bpkb.net.

Layanan BPKB online ini adalah hasil kerja sama Ditlantas dengan Dukcapil, Agen Pemegang Merek dan lembaga pembiayaan yang ditujukan untuk memberi kemudahan dalam proses perubahan atau pergantian kepemilikan BPKB.

Pemohon BPKB online hanya perlu melakukan pendaftaran online dengan memasukkan nomor rangka atau nomor BPKB lalu memasukkan nama, NIK, nomor telepon, email, dan jenis pergantian BPKB yang dimaksud. Hingga tahapan pengisian selesai, semua data yang dimasuķkan akan terekam di sistem Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Polri. Perubahan data BPKB hanya perlu menunjukkan berkas BPKB lama dan dokumen persyaratan lain yang dibutuhkan.

Meskipun ini adalah pengurusan secara online tapi Ditlantas secara langsung akan meneliti asal usul, kelaikan kendaraan, keabsahan berkas yang diterbitkan serta mencocokan hasil pemeriksaan fisik kendaraan dan menyesuaikan antar-berkas yang ada Setelah berkas dinyatakan lengkap, pengurusan BPKB dilanjutkan secara online. Pada tahapan online ini pemohon diminta untuk mengisi e-form dengan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Jika NIK yang dimasukan sudah terdaftar secara online, seluruh kolom formulir akan terisi secara otomatis. Kemudian, formulir yang sudah diisi bisa dicetak untuk dibawa pemohon ke loket pembayaran.

Setelah berkas persyaratan lengkap, pemohon harus memasukan data perubahan nama dan alamat pemilik kendaraan. Kemudian dilakukan pemanggilan untuk pengecekan data identitas ranmor dan pemilik untuk penggantian karena rusak.

Kelompok kerja pendaftaran akan melakukan proses penerbitan BPKB, pengarsipan, pendaftaran, pendataan dan verifikasi ke SAMSAT, serta pencetakan TNKB, demikian ditulis laman Prosedur BPKB.

Pengurusan BPKB online bukan serta merta untuk memudahkan pengurusan atau mengurangi kontak fisik antara pemohon dengan petugas. Tapi, pengurusan BPKB online ini memastikan pencatatan menyeluruh dan terekam secara digital. Jadi, proses permohonan hingga pencetakan BPKB terekam dan data bisa diakses semua pihak yang berkaitan dengan administrasi dan legalisasi kepemilikan kendaraan.

Jadi kalau ada yang mempertanyakan mengapa pengurusan BPKB secara online di masa pandemi Covid-19 ini tetap harus melalui prosedur pengecekan fisik maka jawabannya karena tujuan pengurusan BPKB online bukan pembatasan jarak fisik tapi pencegahan praktek pungli. (Red-LW)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *