Polisi, di Masa depan dan di depan massa

Road Safety

Polisi sebagai institusi; sebagai fungsi maupun sebagai petugas adalah dua hal yang berbeda tetapi sama. Sama prinsip yang mendasar dan berlaku umum, yaitu :

1. Sebagai ikon hukum penegakkan hukum dan keadilan yang bermakna, juga simbol peradaban

2. Berfungsi untuk melindungi, mengayomi, melayani yang mempunyai makna menjaga keteraturan sosial agar hidup, mempunyai berdaya tahan dan dapat tumbuh serta berkembang.

3. Tugas tanggungjawabnya adalah memanusiakan. Hal ini bermakna untuk mencerdaskan dan mengangkat harkat dan martabat manusia dan untuk semakin manusiawinya manusia.

4.  Upaya-upaya yang dilakukan hakekatnya mendukung meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Mempunyai  makna menjamin keamanan dan rasa aman sehingga warga masyarakat mampu melakukan produksi untuk bertahan hidup tumbuh dan berkembang.

Dari prinsip-pinsip yang mendasar dan berlaku umum ini tertuang dalam Tri Brata maupun Catur Prasetya. Kesemua hal tersebut menjadi etika bagi polisi dan pemolisiannya.

Polisi pada dasarnya adalah pencapaian untuk dihargai dan dibanggakan. Hal ini adalah fungsional seorang polisi. Bukan pada pangkat jabatan atau kekuasaannya. Tatkala polisi mengejar pangkat jabatan dan kekuasaan maka orientasi bukan kerja atau gaji, melainkan mencari kekuasaan. Kekuasaan untuk menjaga dan melanggengkan pangkat jabatan dan kekuasaan itu lagi.

Pendekatan yang dilakukan bukan secara impersonal melainkan personal. Standardisasi kompetensi akan terabaikan dan orientasi birokrasi akan menjurus pada birokrasi patrimonial.

Orientasi pada pelayanan kepada publik yang semestinya menjadi acuan dalam penilaian atau penentuan tingkat profesionalismenya.

Hal ini mencakup :

1. Pelayanan keamanan

Diuraikan bagaimana keamanan dan rasa aman diwujudkan secara manajerial maupun operasional dengan atau tanpa upaya paksa yang dibuat standardisasinya.

2. Pelayanan Keselamatan

Diuraikan bagaimana meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan bagaimana membangun budaya tertib berlalu lintas.

3. Pelayanan Hukum

Diuraikan bagaimana hukum sebagai simbol peradaban dapat ditegakkan secara yuridis dan non yuridis,  secara profesional dan mampu menunjukkan atau memberikan rasa keadilan yang spiritnya, mencakup :

a. Mencegah agar tidak terjadi konflik yang lebih luas

b. Memberikan perlindungan pengayoman kpd korban dan pencari keadilan

c. Membangun budaya patuh hukum dan mewujudkan supremasi hukum

d. Memberikan kepastian

e. Menjadi bagian dari edukasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Pelayanan Administrasi

Diuraikan dalam pelayanan kepada publik. Hal ini berkaitan dengan perijinan kontrol dan pemberdayaan sumber daya yang memerlukan tanda sertifikasi maupun bukti rekomendasi kepolisian. Dilakukan berbasis kajian atau penelitian baik dokumen fisik maupun dampaknya.

5. Pelayanan Informasi

Diuraikan dalam berbagai sistem informasi yang menjadi standar acuan kebenaran dan mampu menangkal atau counter atas berita hoax.

6. Pelayanan Kemanusiaan

Diuraikan dalam berbagai aktivitas atau kegiatan pemolisian yang bersifat rutin khusus maupun kontijensi. (***)

Brigjen. Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *