Road Safety: Hak Istimewa Berlalu Lintas

Road Safety

Lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama agar aman selamat tertib dan lancar. Tatkala mengatur lalu lintas diperlukan tatanan untuk kebutuhannya, kapasitasnya, prioritasnya, kecepatannya hingga emergensinya. Namun, yang seringkali dicari dan diinginkan adalah masalah prioritas. Prioritas dalam berlalu lintas dilakukan sebagai pengistimewaan (previledge) untuk mengambil sebagian atau seluruh hak orang lain. Prioritas bahkan diperbolehkan untuk menggunakan jalur atau tanda emergency.

Prioritas diberikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan: 1. Kedaruratan (menuju TKP, evakuasi, pendistribusian bantuan, pertolongan maupun berbagai hal kemanusiaan), 2. Pergerakkan atau pergeseran VVIP atau VIP, 3. Kegiatan protokoler kenegaraan, 4. Kegiatan kemasyarakatan, 5. Pergeseran atau pergerakkan pasukan militer/ kepolisian), 6. Penegakkan hukum, 7. Angkutan barang berbahaya (bahan peledak, bahan bahan kimia, dll).

Konteks prioritas yang diberikan hak istimewa setidaknya tujuh poin di atas yang diberi tanda khusus baik dari tanda nomor kendaraan hingga rotator dan sirine.

Rotator warna merah untuk kendaraan dalam kondisi emergency (ambulan, pemadam kebakaran). Rotator warna biru untuk penegakkan hukum (pengejaran, patroli, pemerikasaan kendaraan, menuju tempat kejadian perkara/ TKP). Rotator warna kuning untuk tanda mengangkut barang berbahaya.

Situasi dan kondisi lalu lintas penuh ketidakpastian seperti kemacetan atau untuk gaya-gayaan dan sebagainya. Hal tersebut berdampak pàda kelompok atau perorangangan yang juga berkeinginan memperoleh previledge dalam berlalu lintas dengan menggunakan tanda-tanda khusus tersebut di atas. Seperti yang viral di media sosial kendaraan dengan tanda kendaraan militer yang digunakan orang umum parkir bukan pada tempatnya. Penggunaan rotator dan sirine di kendaraan pribadi. Permintaan tanda nomor kendaraan dengan kode khusus pun akan menjadi laris karena banyak permintaan walau memaksakan dan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Hak istimewa di jalan dikaitkan dengan peruntukkan. Pada hal-hal tertenru diperlukan pengawalan mengingat kecepatan dan kelancaran dalam proses pencapaian tujuan.

Penyimpangan penggunaan hak istimewa di dalam berlalu lintas bisa juga berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya seperti parkir, melanggar rambu, menerobos kegiatan-kegiatan prioritas dan ssbagainya Sikap dan perilaku untuk mendapatkan sebagian atau sepenuhnya hak orang lain dalam berlalu lintas dilakukan seenaknya atau tanpa memperhatikan kaidah-kaidah keselamatan maupun tata cara berlalu lintas. Inipun akan menjadi konflik baru yang berdampak pada terjadinya kemacetan hingga kecelakaan. Dengan demikian di dalam mengontrol maupun mempertanggungjawabkan hak istimewa agar tidak disalahgunakan ataupun untuk memback up atau membantu penjagaan pengaturan dan pengawalannya diterlukan suatu sistem elektronik terpadu.

Sistem ini merupakan bagian dari IT for road safety. Konteks dan konsep IT for road safety untuk memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu IT for road safety dapat membantu pemerintah untuk menerapkan : ERP (electronic road pricing), ETC ( electronic toll collect), E Parking, E Samsat, E Banking, ETLE (electronic traffic law enforcement). Hak istimewa berlalu lintas pun diperlukan adanya akuntabilitas scr moral, scr administrasi, scr hukum dan dalam pengimplementasiannya agar tidak mengganggu keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.

(Oleh: Chryshnanda Dwi Laksana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *